JOKO WIDODO TERGANJAL POLITIK DINASTI PDI-P

Peluang Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan dinilai kecil. Pasalnya, Jokowi menghadapi kendala yang cukup serius, yakni politik dinasti di partai berlambang banteng tersebut. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan, politik dinasti sangat kental terjadi di PDI Perjuangan. Atas dasar itu, Siti memprediksi akan terjadi gejolak bila akhirnya PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presidennya."PDI-P itu tersandera politik dinasti. Hitung-hitungan politiknya, (kehadiran Jokowi) merugikan politik dinasti," kata Siti di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Jika merujuk pada trah keluarga Soekarno, kata Siti, calon terkuat yang akan diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Kendati beralih, maka pilihannya kembali ke Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati bisa saja kembali maju sebagai calon presiden karena sosoknya sangat diperhitungkan di internal PDI Perjuangan. Megawati dianggap sebagai pemersatu dan perekat soliditas serta mampu meredam konflik di dalam tubuh PDI Perjuangan."Yang diuntungkan Ibu Mega itu banyak sekali, kalau Jokowi masuk, apa ini? Petanya, atau komposisinya akan berubah," tandasnya. Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa tak ada politik dinasti di dalam tubuh PDI-P. Ia sampaikan, jabatan ketua umum yang dipegangnya saat ini dicapai dengan kerja keras, bukan karena faktor turunan dari sang proklamator, Soekarno. "Saya menjadi heran kenapa orang seperti tidak bisa melihat demokrasi? Kalau keturunannya, saudaranya, dan sebagainya, kalau mereka mampu (memimpin) kenapa tidak?" kata Megawati. Di kesempatan yang sama, Megawati juga memberi sejumlah sinyal dan berulang kali mengeluarkan pujian untuk Jokowi saat dirinya menyampaikan pidato politik. Hasil Rakernas memutuskan keputusan calon presiden PDI Perjuangan diserahkan kepada ketua umum dan akan ditetapkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal, dan kepentingan ideologis partai. 

Sumber: KOMPAS.Com