Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengapresiasi Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam
mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan anggaran oleh pegawai negeri
sipil (PNS) DKI. Menurut Mahfud, Jokowi merupakan salah satu contoh
pejabat yang bekerja dengan apa adanya.
"Kalau Jokowi, saya kira dia salah satu contoh pejabat yang bekerja apa adanya, penuh kesederhanaan, dan kesungguhan. Saya kira enggak ada-lah yang bisa membantah itu," kata Mahfud, seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Kearifan lokal dan Penguatan SDM Aparatur Yang Melayani, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/10/2013).
"Kalau Jokowi, saya kira dia salah satu contoh pejabat yang bekerja apa adanya, penuh kesederhanaan, dan kesungguhan. Saya kira enggak ada-lah yang bisa membantah itu," kata Mahfud, seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Kearifan lokal dan Penguatan SDM Aparatur Yang Melayani, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Mengapa ia katakan hal tersebut? Mahfud melihat beberapa akhir ini, Pemprov DKI berani membuka anggaran dan melakukan terobosan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Selain itu, langkah Jokowi-Basuki dengan tidak menutupi dan melindungi jajaran dibawahnya yang terkena tindak pidana korupsi, juga diapresiasi. Sikap kooperatif tersebut, lanjutnya, yang membuat pihak lembaga pengawas keuangan maupun lembaga hukum dengan mudah untuk melakukan penelusuran aliran dana para pejabat.
Selain itu, Jokowi juga merupakan contoh seorang pejabat tanpa catatan korupsi. Oleh karena itu, lanjut Mahfud, dia dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat dengan mudah. Satu hal yang, menurut dia, paling banyak berubah di dalam tubuh Pemprov DKI apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, adalah birokrasi. Misalnya, dengan pelaksanaan seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan.
kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja
Purnama yang memasuki satu tahun masa jabatan juga mendapat penilaian positif dari Ketua
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana. Politisi Partai
Demokrat itu mengungkapkan, yang paling patut diapresiasi yakni
bagaimana Jokowi serta Basuki melakukan penataan waduk di DKI.
"Bayangkan saja, puluhan tahun itu waduk tidak dikeruk, dibiarkan begitu
saja. Malah orang kira itu daratan, enggak taunya waduk," ujar Sutan
seusai kunjungan kerja ke Pemprov Jakarta pada Senin (28/10/2013) malam.
Beberapa yang menjadi sorotan sebut saja, penataan pedagang kaki lima
(PKL) di Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Minggu, dan lain-
lain. Tidak hanya itu, pembukaan ruang terbuka hijau sebagai ruang
beraktivitas masyarakat pun menjadi salah satu program yang mendapatkan
"tinta biru" bagi diri Sutan secara personal. Sutan pun turut
mengapresiasi positif langkah Jokowi membeli monyet-monyet yang
dipekerjakan untuk atraksi topeng monyet. "Di agama saja dikatakan,
jangan kau menyakiti hewan. Nah, si Jokowi melakukan itu. Dikasih
pekerjaan pula pawangnya. Yang kecil-kecil begini yang saya bilang
sangat baik," pujinya.
Kendati mendapat rapor baik, Sutan menyatakan bahwa untuk menilai
kinerja kepemimpinan tidak dapat dinilai dari satu tahun masa jabatan
saja. Ia berharap, di tahun mendatang, Jokowi tetap mengeluarkan
gebrakan-gebrakannya dalam pembangunan Ibu Kota.
Sumber : KOMPAS.Com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar